JAKARTA | MALIKI ISLAMIC UNIVERSITY — Pemerintah mulai melangkah ke arah baru dalam pola kerja aparatur negara. Mulai Jumat pekan ini, kebijakan work from home (WFH) resmi diterapkan sebagai bagian dari transformasi budaya kerja yang lebih fleksibel, adaptif, dan efisien. Jumat, 10 April 2026.
Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Nasaruddin Umar. Ia menegaskan bahwa perubahan ini bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan langkah strategis untuk menjawab tantangan zaman yang terus bergerak cepat.
“Mulai Jumat pekan ini, insyaAllah sistem work from home akan mulai diterapkan. Kebijakan ini diharapkan menjadi awal dari perubahan pola kerja yang lebih fleksibel tanpa mengurangi tanggung jawab dan kinerja,” ujarnya.
Menurutnya, Indonesia saat ini tengah memasuki fase penting dalam transformasi budaya kerja. Pemerintah berupaya menciptakan sistem yang tidak hanya menjaga produktivitas, tetapi juga memberi ruang kontribusi yang lebih luas bagi ketahanan ekonomi nasional.
Lebih dari sekadar bekerja dari rumah, WFH dipandang sebagai cara baru dalam mengelola ritme kerja. Fleksibel, tetapi tetap terukur. Santai, tetapi tidak kehilangan arah. Di titik ini, teknologi menjadi tulang punggung utama agar layanan publik tetap berjalan optimal.
Nasaruddin juga mengingatkan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh ikut “WFH”. Artinya, akses layanan harus tetap mudah, responsif, dan berkualitas, di mana pun ASN berada. Terutama bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih, kehadiran negara tidak boleh terasa jauh hanya karena perubahan sistem kerja.
Ia pun mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama untuk menyambut kebijakan ini dengan kesadaran penuh. Adaptasi bukan pilihan, tetapi kebutuhan.
Transformasi ini diharapkan mampu membangun ritme kerja yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja institusi, tetapi juga memperkuat kualitas pelayanan publik di tengah perubahan zaman.
Kalau biasanya produktivitas diukur dari kehadiran fisik, kini ukurannya mulai bergeser. Yang penting bukan lagi di mana bekerja, tetapi apa yang dihasilkan.
Berita diolah dari Humas Kemenag RI