SECARA teoritis, seperti yang diteorikan Morgan[1] dan Abraham Maslow, bahwa pengembangan profesionalisme sumber daya manusia –termasuk dalam hal ini guru-lebih banyak ditentukan oleh motivasi. Menurut Morgan, motivasi dibagi menjadi dua yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datang dari dalam diri guru sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datang dari lingkungan luar guru.

Sementara Abraham Maslow dalam teorinya menyatakan bahwa motivasi kebutuhan manusia bersifat hirarkis piramida. Maslow menempatkan teorinya itu secara vertikal dengan urutan sebagai berikut. Pertama, kebutuhan fisiologis yang berarti perpaduan antara kebutuhan fisik secara universal dalam tubuh manusia, seperti makan, sandang, perumahan dan seksual. Kedua, rasa aman yang berarti kebutuhan yang berhubungan dengan kebebasan batin, seperti merasa tidak terganggu, tidak terancam, dan tidak kehilangan pekerjaan. Ketiga, kebutuhan sosial yang berarti kebutuhan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang hubungan sosial, seperti saling memiliki, diterima sebagai kelompak dan seterusnya. Keempat, kebutuhan harga diri yang berarti kebutuhan yang berhubungan dengan penilaian seseorang terhadap dirinya, seperti lebih cakap, lebih tingg, dan seterusnya. Kelima, kebutuhan aktualisasi diri, yang merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kemauan seseorang untuk mengembangkan dan merealisasikan kemampuannya.

Jika memakai teorinya Maslow dengan kelima kebutuhan tersebut di atas, keberadaan para guru di sekolah agaknya sulit dijelaskan. Mereka ada yang baru berada pada posisi terendah, ada yang sudah mencapai posisi kedua dan seterusnya, bahkan ada pula yang sudah mencapai aktualisasi diri.

Kalau menurut teori yang dikemukakan Maslow bahwa manusia tidak bisa bekerja dengan baik, kalau kebutuhan-kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Hal ini tanpak secara manifes bahwa para guru, terutama meraka yang statusnya masih honorer –secara mayoritas tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan sempurnya-- karena mereka harus menggali sumber pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan sudah menjadi rahasia umum dan menjadi opini masyarakat bahwa kecilnya tingkat kesejahteraan tenaga edukatif (guru) dapat menyebabkan kualitas pendikakan menjadi tidak maksimal. Anggapan masyarakat tersebut, dipertegas dengan adanya double pekerjaan antara profesi guru dengan profesi sambilan, karena pertimbangan kesejahteraan hidup.[2]

Dalam rangka mendesain, merancang atau merencanakan kembali program dan kegiatan pendidikan, setiap lembaga sekolah harus berorientasi pada budaya profesionalisme. Profesionalisme seperti yang dimaksudkan, secara sederhana, dapat dipahami sebagai konsep yang mengacu kepada sikap seseorang atau kelompok memiliki sistem budaya yang mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi yang dilayani sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Menyadari akan pentingnya budaya profesionalisme, maka saatnya bagi lembaga pendidikan agar lebih mengedepankan profesionalisme. Sesuai dengan harapan badan standar nasional pendidikan (BSNP) bahwa pengelolaan pendidikan ke depan harus didukung dengan budaya profesionalitas dan mutu yang memadahi. Sekolah-sekolah harus senantiasa diharapkan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi peminat peserta didik, bagi orangtua, masyarakat maupun negeri ini. Tegasnya, bahwa membangun budaya profesionalisme dilingkungan sekolah sesungguhnya bukanlah kata yang berlebihan. Sebab, jika melihat persaingan di era globalisasi seperti sekarang ini, hampir setiap napas kehidupan selalu menuntut adanya suatu sikap yang profesional. Tuntutan bagi tercapainya standar yang bersifat universal bagi produk dan layanan (services) pada masyarakat semakin kuat. Dengan demikian, jika visi profesionalisme tertancap kokoh terhadap setiap pelaku, maka rasanya untuk berkompetesi di era informasi saat ini akan selalu siap.

Salah satu dampak modernisasi dan globalisasi serta informasi yang terasa pada dekade terakhir ini adalah menguatnya isu-isu manajemen. Lembaga pendidikan saatnya menciptakan organisasi sekolah yang modern yang sehat dan adaptif dengan perubahan zaman. Pada setiap sektor kehidupan riil yang tergelar di atas dunia ini membutuhkan sebuah manajemen oraganisasi yang efektif dan efesien.

Persoalan manajemen dan profesionalitas merupakan esensi dari setiap gerak dan aktivitas yang membutuhkan pengelolaan, perencanaan, pengembangan dan obsesi yang futuristik dan visibel. Bukan hal yang berlebihan, apabila ada pepatah “sesuatu kebajikan yang tidak terorganisasir akan tergilas oleh kajahatan yang terorganisasir”. Lembaga pendidikan yang apabila tidak dikelola dengan manajemen yang baik akan tergilas oleh lembaga pendidikan lain yang terkelola dengan manajemen yang baik dan didukung dengan sikap profesionalitas yang tinggi.

Karena itu, untuk membangun budaya profesionalisme sekolah, tentu saja membutuhkan manajemen organisasi sekolah yang kokoh. Sekolah-sekolah yang tidak memiliki manajemen yang berwibawa akan cepat goyang dan rapuh diterpa oleh arus perubahan dan perkembangan zaman. Sehingga, visi profesionalisme dalam kaitannya dengan pengembangan mutu sekolah harus mempertimbangkan manajemen itu sendiri. Dengan kerangka inilah diharapkan sekolah yang layak huni akan memberikan hasil dan layanan yang memuaskan bagi semua pihak.

Menurut M. Sarbiran, bahwa sudah saatnya bagi lembaga pendidikan yang masih menggunakan paradigma lama dan tradisional diganti dengan paradigma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan dunia global. Maksud dari perubahan paradigma sekolah itu adalah membangun manajemen sekolah berbasis mutu.[3] Untuk memenuhi standar kelas global, lembaga pendidikan harus mencari alternatif ke depan yang inovatif dengan program-program unggulan. Hanya dengan cara itulah lembaga akan memperoleh pelanggan dan dukungan masyarakat. Saat ini, masyarakat sudah sudah pandai memetakan antara sekolah yang maju dengan sekolah “jenuh”. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa walaupun sekolah yang dikemas dengan program unggulan –sekolah unggulan, sekolah model- itu terkesan mahal, tetapi banyak orang yang rebutuan untuk menyekolahkan anak-anaknya di situ.[4] Dengan sedikit agak mahal, tetapi mutunya terjamin maka orang akan berlomba-lomba untuk memilihnya.

Terkait dengan manajemen mutu sekolah tersebut, Sarbiran menjelaskan bahwa lembaga pendidikan (sekolah) paling tidak harus bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, bagaimana produk sekolah (lulusan) yang diharapkan oleh masyarakat, dalam hal ini adalah pelanggan. Kedua, bagaimana desain proses pembelajaran harus dilakukan. Ketiga, bagaimanakah menjalankan proses pembelajaran agar efesian dan efektif, dan keempat, bagaimanakah lulusan agar dapat berkualitas dan berkompetisi.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terpulang kepada visi profesionalisme. Melaksanakan pilar demi pilar yang terkandung dalam pertanyaan tersebut, tidak bisa dengan apa adanya. Tetapi membutuhkan kerja keras atau etos yang tinggi dan jiwa yang berlandasikan visi profesionalisme. Manajemen mutu sekolah harus selalu diarahkan kepada empat tahapan tersebut secara berkelanjutan dan terus menerus.

Selain tersebut di atas, untuk mencapai standar dan norma-norma serta nilai-nilai kualitas sekolah diperlukan upaya pemberdayaan. Salah satu pemberdayaan yang perlu dilakukan adalah guru. Dalam organisasi sekolah, guru merupakan aktor atau agent penting yang berpengaruh kepada kualitas sekolah. Karena itu, kepala sekolah menduduki peranan penting dalam usahanya memberdayakan guru. Kepada guru sekolah harus membangun visi profesionalisme dalam meningkatkan pelayanan pelanggannya.

Salah satu kelemahan yang dihadapi oleh sekolah pada umumnya adalah profesionalisme. Dalam kenyataannya, profesionalisme dalam lingkungan pendidikan baru mulai pada tataran partisipasif. Sementara dalam teori-teori pendidikan profesionalisme membutuhkan pembenahan atau perbaikan diri (self improvement), kemitraan (relation) yang saling menerima dan memberi pengalaman dan pengetahuan. Selain itu, profesionalisme juga dapat diukur dari segi komitmen dan dedikasi, keahlian dan peningkatan kesejahteraan.

Pengembangan profesionalisme yang seharusnya dibangun pada suatu lembaga pendidikan sering terhalang oleh terbatasnya sumber finansial (kesejahteraan), lemahnya kontrol (control, supervision) akademik dan jiwa berkorban/semangat berjuang. Kelemahan inilah barangkali sering dihadapi oleh sekolah-sekolah. Dengan berbagai kelemahan tersebut, implikasinya menjalar pada kegiatan proses belajar menjadi kurang efektif, mutu pendidikan menjadi rendah, serta pengaruh yang sangat mencengangkan adalah menurunnya kuantitas minat peserta. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa untuk membangkitkan kualitas lembaga pendidikan menuju tatanan kehidupan modern, harus memiliki budaya profesionalitas yang kuat.

*) Mujtahid, Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang