Rasanya menarik tatakala mengamati pihak-pihak yang berkompeten berusaha mencari kesepakatan dalam nenaikkan harga BBM. Antara mereka yang pro dan kontra tidak berada pada satu garis lurus dalam satu pandangan organisasi politik maupun birokrasi. Sepintas orang tidak akan heran atas kejadian itu. Karena dalam berpolitik dan bahkan birokrasi sejak awal bukan berbasis pada  ideologi yang sama, melainkan pada kepentingan yang serupa, yaitu ingin mendapatkan kemenangan.

Dalam kehidupan politik, pada saat ini tidak terlalu mudah menyebut partai mana yang sebenarnya berkuasa. Pada tingkat pusat terjadi koalisi antara beberapa partai politik yang kemudian menyebutnya sebagai partai penguasa. Sebaliknya,  beberapa partai lain menganggap mereka sebagai partai oposisi. Baik  partai pendukung pemerintah maupun yang berposisi sebagai oposisi, kebersamaannya tidak terlalu kokoh. Dalam berbagai kasus, perbedaan-perbedaan itu muncul ke permukaan.  Saling tuduh menuduh dan mengancam seringkali terjadi.

Gambaran itu lebih rumit lagi terjadi pada tingkat pemerintah wilayah propinsi maupun  kota dan kabupaten. Koalisi yang terjadi di tingkat pusat   sama sekali tidak tergambar  di masing-masing tingkat daerah. Keadaannya beraneka ragam, tergantung pada kekuatan politik daerah masing-masing.   Di suatu daerah, beberapa partai politik mendukung seseorang untuk menjadi kepala daerah. Akan tetapi pada daerah lain, bangunan koalisi partai piolitik  berbeda lagi. Hal itu terjadi baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kota atau kabupaten. Kedaannya bisa disebut terlalu kacau.

Kekacauan  seperti itu bisa dilihat secara jelas, misalnya di propinsi A  gubernurnya adalah dari Partai Golkar, semetara gubernur di Propinsi B adalah dari Golkar,  dan akan berbeda pula di propinsi C,  gubernurnya adalah dari partai PDIP, misalnya. Demikian pula yang terjadi pada tingkat kabupaten atau kota. Oleh karena itu, seorang kepala daerah tidak saja disebut sebagai berkali dua, yaitu kaki yang berada di birokrasi sebagai kepala daerah dan kaki lainnya ada di partai politik. Kaki itu bisa beraneka ragam , karena partai politiknya bermacam-macam. Tambahan lagi, bahwa antara penguasa di tingkat propinsi dan di tingkat pusat  ternyata  berbeda-beda. Seorang bupati misalnya, ia didukung oleh partai Golkar, tetapi harus loyal kepada gubernur yang basis dukungannya PDIP dan  bahkan kepada presiden yang berasal dari Partai Demokrat.

Dilihat dari ilmu managemen, keadaan seperti itu  adalah sangat tidak menguntungkan. Manajemen yang berhasil manakala seorang pimpinan  mampu membangun visi, misi dan orientasi yang sama. Bisa saja pemerintah pusat mengajak bahwa semua kepala daerah pada tingkat propinsi maupun kabupaten kota harus memiliki loyalitas terhadap kepentingan masyarakat dan tidak boleh loyalitas itu diberikan kepada partai politik.  Kepentingan masyarakat harus didahulukan dari kepentingan organisasi politik atau lainnya. Ajakan seperti itu, secara teoritik bisa diterima dan mudah dicarikan logikanya. Akan  tetapi pada tataran praksis tidak akan mudah dilakukan. Seorang bupati atau walikota yang pengangkatannya didukung oleh partai tertentu, atau  oleh beberapa partai politik,  maka tidak akan mampu melepaskan loyalitasnya terhadap partai pendudukungnya. Hal itu adalah wajar dan manusiawi.

Kedaan itu menjadi lebih rumit lagi oleh karena bangunan koalisi  partai-partai politik pendukung pemerintah di tingkat daerah, wilayah dan pusat tidak selalu sama. Di tingkat pusat misalnya pemerintah didukung oleh Partai Demokrat, Golkar, PPP, PKS, PKB dan PAN, sementara di tingkat propinsi  keadaannya sangat variatif.  Ada sementara gubernur yang didukung oleh Golkar, PDIP, PPP dan PKS; sedangkan  Gubernur lainnya didukung oleh PDIP, Hanura, PKS dan lain-lain. Aneka ragam koalisi itu  terbangun rupanya  sekedar oleh idiologi kemenangan. Masing-masing partai politik berkoalisi bukan untuk memenangkan ideologi partainya, melainkan agar mendapatkan bagian  kemenangan, yaitu dari  ikut menentukan gubernur, bupati atau walikota.

Komposisi yang beraneka ragam dari masing-masing wilayah dan atau daerah itu pada satu sisi menguntungkan. Idiologi  primordial  seperti misalnya  berbasis agama, nasionalis, sosialis,  dan lain-lain,  lama kelamaan akan menjadi hilang. Orang tidak akan terlalu fanatik dengan idiologi itu. Sebagai penggantinya adalah idiologi kemengan. Bagi mereka yang terpenting adalah menang dan mendapatkan tempat atau posisi strategis. Namun   yang perlu dilihat kembali adalah, sebagai akibatnya,   masyarakat akan menjadi terlalu prakmatis. Keadaan seperti itu akan mengakibatkan terjadinya transaksi-transaksi politik yang berbasis keuntungan sesaat. Jika hal itu  benar-benar terjadi, maka partai politik tidak lagi memperjuangkan rakyat melainkan untuk kepentingan pribadi-pribadi yang bersangkutan. Berjuang bukan untuk rakyat, melainkan untuk mencari keuntungan sendiri-sendiri. Itulah bahaya dari munculnya idiologi kemenengan, yaitu bahwa yang terpenting  adalah menang dan mendapatkan untung. Wallahu a’lam.