Memang semestinya politik ya politik,  dan berburu ya berburu. Tidak akan ada kaitan antara politik dan berburu. Kalau memang dua kata itu ingin dikait-kaitkan, maka sebenarnya hanya untuk membaca perpolitikan yang sedang terjadi. Menarik dan perlu dilihat secara saksama, pada akhir-akhir ini, seringkali terdengar  kisruh terkait politik,  yang seharusnya  tidak perlu terjadi. Para elite politik mestinya sibuk mengurus rakyat, dan bukan mengurus dirinya sendiri. 

Pada saat masih kecil, ketika tinggal di desa dulu, waktu hari minggu  dan tidak ada tugas dari orang tua  yang lebih penting, sekali-sekali  saya bersama teman-teman berburu ke hutan. Binatang yang diburu biasanya kijang. Ada jenis binatang lain yang jumlahnya lebih banyak, yaitu babi hutan. Namun binatang ini tidak dijadikan sasaran, oleh karena  bagi anak-anak santri tidak boleh mengkonsumsinya. Haram hukumnya.

Berburu kijang tidak mudah,  selain jumlah binatang itu  terbatas, juga  larinya amat kencang. Tapi sekali-kali berhasil menangkap, kalau lagi untung. Berburu kijang, harus pakai jebakan, yaitu jaring.  Berburu jenis binatang  itu tidak bisa dilakukan sendirian. Harus ada beberapa orang untuk bekerjasama. Sebagian bertugas  menghalau, agar binatang tersebut lari ke arah jaring yang dimaksudkan, sedangkan lainnya,  menjaga jebakan itu dari dekat. Kijang yang  terjaring,  tatkala sudah tidak  bisa lari lagi,  harus  segera ditangkap.

Binatang buruan   yang berhasil ditangkap tersebut tidak akan dibawa pulang hidup-hidup, tetapi disembelih dan dagingnya dibagi-bagi kepada  semua orang  yang ikut berburu. Sebaliknya, orang-orang yang tidak tergabung dalam kelompok berburu tersebut, sekalipun sama-sama berada di lokasi itu,  tidak akan diberi hasilnya.  Siapapun yang ikut, tidak peduli tingkat  peran yang dilakukan, akan diberi bagian.

Berburu bagi anak-anak desa ketika itu  sebenarnya memiliki manfaat. Selain untuk mendapatkan daging kijang itu sendiri, juga dimaksudkan sebagai kegiatan olah raga, hiburan, menjalin hubungan pertemanan,  dan lain-lain. Seingat saya, sekalipun pekerjaan itu di hutan, ternyata tidak pernah ada konflik di antara anak-anak yang bergabung dalam tim berburu itu. Bagi mereka,  yang penting  berhasil menangkap kijang. Hasilnya akan bagi-bagi kepada semua yang terlibat dalam kegiatan berburu itu.  

Sampai di sini pertanyaan yang perlu dijawab adalah,  apa kaitan antara berburu  dengan politik. Kalau anak-anak desa berburu di hutan akan mendapatkan kijang, maka orang kota yang bermain  politik,   ternyata juga berburu, ialah berburu kekuasaan. Pada setiap kali pemilu, pilihan presiden misalnya, masing-masing calon membentuk tim  pemenangan. Tim itu bertugas meraih kemenangan, apapun caranya. Agar sukses atau menang, maka bisa saja, di antara beberapa partai membentuk koalisi. Kalau menang, kekuasaan itu akan dibagi-bagi, persis  berburu itu.  

Manakala tim tersebut benar-benar menang, maka sebagaimana anak-anak desa berburu kijang di hutan, akan  membagi-bagi hasilnya. Siapapun yang  ikut kerja, atau telah mengeluarkan keringat, maka harus mendapatkan bagian. Tentu pembagian itu disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pembagian itu sekalipun tidak merata asalkan masing-masing mendapatkan bagian. Sebaliknya, siapapun yang tidak ikut berburu, sekalipun cerdas, kapabel, dan profesional, tidak akan diberi apa-apa.

Mengurus bangsa dan negara, apalagi bangsa yang besar seperti Indonesia ini,  tentu merupakan beban yang amat berat. Tidak sembarang orang mampu menanggung  amanah seberat itu. Mereka harus memiliki kekuatan intelektual, kematangan sosial, pribadi yang kokoh, profesional  dan bekal kearifan yang tinggi. Oleh karena itu, manakala pembagian kekuasaan hanya didasarkan sebagaimana orang berburu, ------diberi jatah karena telah ikut mengeluarkan keringat, maka rakyat yang akan menanggung resikonya.   

Melihat persoalan-persoalan berat dan rumit  bangsa ini, saya membayangkan, jangan-jangan sumbernya adalah dari pembagian kekuasaan yang dilakukan sebagaimana membagi hasil buruan. Atas desakan partai koalisi, maka presiden tidak leluasa menentukan para pembantunya. Para pembantu presiden yang seharusnya dipilih atas dasar kapabilitas, kekayaan pengalaman, kematangan kepribadian,  dan profesionalitasnya, tetapi pilihan itu hanya agar merata dan semua kebagian. Jika hal itu yang terjadi, maka keadaan yang kita rasakan seperti sekarang ini, bisa dengan mudah dipahami asal muasalnya, yaitu sebagai akibat dari politik berburu itu. Wallahu a’lam.