Pelantikan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Selamat dan sukses atas dilantiknya Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2013 - 2017. -
Menangkap Pesan IDB Tentang Problem SosialSebelum acara konferensi yang diselenggarakan oleh IDB di Tajikistan secara resmi dibuka,... |
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Mata IDBDari sekian banyak perguruan tinggi yang mendapatkan bantuan pendanaan dari IDB, baik... |
Mencari Isyarat Keberagamaan di TajikistanInformasi pertama kali yang saya dapatkan ketika nyampai di Tajikistan adalah menyangkut... |
|
More in: Artikel Prof. Dr. Imam Suprayogo |
Selamat dan sukses atas dilantiknya Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2013 - 2017. -
Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2013/2014. Info lengkap: http://pmb.uin-malang.ac.id -
Jalin silaturrahim dan sharing pengetahuan bersama sivitas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan bergabung di UinBLOG. -








![]() | Hari ini | 16774 |
![]() | Kemarin | 29370 |
![]() | Minggu ini | 75580 |
![]() | Bulan ini | 547348 |
![]() | Total | 29138515 |
| Mengkalkulasi Keringat Partai Koalisi |
|
|
|
| Kamis, 12 April 2012 07:26 |
|
Agaknya aneh, pejuang menghitung keringat. Padahal lazimnya, pejuang itu harus berkurban. Apa yang seharusnya dikurbankan juga tidak saja keringat, tetapi harta benda, dan bahkan jiwa sekalipun. Dengan pengorbanan yang besar itulah maka para pejuang dihormati, dihargai, dan bahkan riwayat hidupnya dijadikan pelajaran oleh orang-orang yang hidup berikutnya dari generasi-ke generasi.
Tatkala rencana kenaikan harga BBM tidak memperoleh kesepakatan di parlemen, dan bahkan juga oleh partai politik yang membangun koalisi sekalupun, maka terjadilah konflik baru. Partai politik yang mengusung rencana kenaikan harga BBM menjadi kecewa atas adanya sebagian yang tidak mendukung rencana itu. Sebaliknya, partai politik yang tidak mendung juga tidak merasa salah. Di alam demokrasi, dianggap wajar, muncul perbedaan pendapat, asalkan ada alasan mendasar.
Menurut logika partai, bahwa setelah sepakat berkoalisi mendukung pemerintah, mengambil sikap berbeda semacam itu dianggap tidak wajar. Ke luar dari kesepakatan dianggap melanggar etika berkoalisisi. Partai koalisi semestinya harus bersuara sama. Sebab koalisi itu sendiri dimaksudkan agar dicapai kebersamaan. Namun lagi-lagi, berdemokrasi oleh sementara pihak dipahami, masih harus tetap ada ruang berbeda, apalagi untuk sesuatu yang dianggap benar. Koalisi bukan sekedar berkumpul agar dicapai kemenangan, melainkan juga bersama-sama untuk kepentingan rakyat.
Masing-masing yang berbeda pendapat itu kiranya tidak ada yang salah, sepanjang semua berangkat dari niat yang benar. Sikap partai politik yang sepakat menaikkan harga BBM, adalah benar, asalkan keputusannya itu didasarkan untuk membela rakyat. Memang dengan kenaikan harga BBM, akan diikuti oleh naiknya semua harga barang. Akibatnya, kehidupan rakyat menjadi semakin berat. Akan tetapi manakala hal itu diyakini sebagai upaya menumbuhkan ekonomi di masa depan, dan juga menyelamatkan APBN, yang berujung meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka kebijakan itu menjadi benar. Apalagi jika tidak dinaikkan akan memberi peluang para penjahat untuk membeli BBM subsidi di dalam negeri dan menjualnya ke luar negeri. Jika ini benar-benar terjadi, maka pemerintah akan menderita kerugian.
Demikian pula, bagi mereka yang tidak menyetujui kenaikan harga BBM, beralasan tidak mau melihat dampak langsung dari kebijakan itu yang memberatkan rakyat, maka juga bisa dibenarkan. Mereka merasa duduk di parlemen untuk mewakili rakyat. Sedangkan rakyat mengehendaki agar kebijakan itu dibatalkan. Aspirasi masyarakat itu ditangkap dari adanya gerakan unjuk rasa yang terjadi di mana-mana. Sebaliknya, tidak ada gerakan massa yang mendukung agar kebijakan kenaikan harga BBM itu diteruskan. Atas dasar kenyataan itu, maka partai politik dimaksud bersikukuh untuk berbeda dengan sikap partai koalisi lainnya, yakni menolak kenaikan harga BBM itu.
Selain itu bahwa sebenarnya, dengan adanya variasi sikap partai politik koalisi tersebut, secara psikologis menguntungkan bagi semua. Rakyat yang menentang kebjakan kenaikan harga BBM akan merasa bahwa di partai politik koalisi pun masih terdapat perbincangan dan perdebatan untuk membela rakyat. Bahkan di antara partai politik ada yang bersikeras untuk berbeda dari lainnya. Dengan gambaran seperti itu, maka kepercayaan rakyat terhadap partai politik menjadi terpelihara. Suasana demokrasi, dengan demikian, terasa tetap memberikan kebebasan kepada semua orang, golongan, dan apalagi partai politik. Selain itu, masyarakat akan kecewa manakala semua partai politik koalisi berada pada satu kata, yang hal itu tidak diharapkan oleh rakyat. Dengan cara pandang seperti itu, maka sebenarnya tidak ada yang perlu disalahkan dan semua terselamatkan.
Selanjutnya, kalau masih boleh mencari pihak-pihak yang melakukan kesalahan, adalah dari adanya pimpinan partai politik dan bahkan sedang duduk di kabinet yang secara terang-terangan menghitung keringat yang telah dikeluarkan dari perjuangannya. Apapun yang dilakukan, yang bersangkutan merasa berhak ikut berkoalisi dan mendapat jatah kursi di kabinet. Justru statemen seperti itu yang sebenarnya kurang tepat, yaitu berjuang hanya untuk mendapatkan sesuatu yang bisa dinikmati, yaitu duduk di kursi kabinet. Padahal berjuang yang benar, mestinya bukan seperti itu, melainkan untuk tujuan jangka panjang yang lebih luhur dan mulia. Dalam bahasa agama, setiap perjuangan harus didasari oleh rasa ikhlas atau lillahi ta’ala. Sebaliknya, bukan dihitung dari seberapa banyak keringat yang telah dikeluarkan. Wallahu a’lam. |